BIDANG
KAJIAN EKONOMI
ISSUE
DALAM BIDANG EKONOMI DAN AKUNTANSI
PAKET KEBIJAKAN PRESIDEN RI JOKO WIDODO
Dalam beberapa kurun
waktu yang singkat sampai saat ini presiden Joko Widodo memang sudah
menunjukkan kerja kerasnya untuk pembangunan tanah air kita tercinta Negara
Indonesia.
Diawal
pemerintahan, Presiden Joko Widodo atau yang biasa di sebut Jokowi memang
berjanji akan membangkitkan perekonomian dan menciptakan cukup lapangan kerja
baru bagi kaum muda. Target utama adalah menggalakkan pembangunan infrastruktur
juga sektor manufaktur dan mendorong daya saing industri.
Dengan
berjalannya waktu dengan topik terhangat baru baru ini presiden mengeluarkan
paket kebijakan untuk mengatasi maraknya Pemberhentian Hubungan Kerja dan
perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Paket kebijakan yang dikeluarkan
oleh presiden RI Joko Widodo terdapat 2 jilid dimana pada jilid pertamanya
terfokuskan pada investasi, ekspor, dan properti.
“Paket
pertama itu kan fokusnya pada investasi, ekspor, dan properti. Tapi itu memerlukan
investasi baru untuk bergerak, sehingga perlu waktu. Tidak berarti setelah
keluar, kemudian langsung PHK berhenti,” ujar Darmin sebelum mengumumkan paket
kebijakan ekonomi jilid II di Istana Kepresidenan, Selasa (29/9).
Ia
menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan yang terbaik untuk
memperbaiki ekonomi Indonesia. Namun semua kebijakan yang diambil merupakan
bagian dari proses yang memerlukan waktu.
Terfokus
untuk investasi, pemerintah perlu mempersiapkan diri dan membenahi segala
kekurangan agar investor tertarik untuk berinvestasi di negara kita tanpa
keraguan, ditambah polemik issue nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang
sangat memprihatinkan saat ini.
Ditambah
belakangan Presiden Jokowi mendapat kritik dari kalangan ekonomi karena
serangkaian kebijakan yang dianggap menghambat kegiatan dunia usaha. Jokowi
juga mengirim pesan campuran, di satu pihak mengusung slogan-slogan nasionalis
dan proteksionistis di dalam negeri, di lain pihak mengundang investor asing
datang ke Indonesia selama kunjungannya ke negara-negara tetangga.
Presiden
dan tim ekonominya juga mengumumkan berbagai program sosial untuk penduduk
miskin dan penyediaan bahan pokok dan bahan bakar murah sampai ke tingkat desa.
Permasalahan
perekonomian yang terjadi di indonesia menurut saya pribadi sangat kompleks,
peran kita sebagai warga negara sangat diperlukan dalam pembangunan perkenomian
Indonesia. Bukan hanya dengan mengamati persoalan yang ada, kita juga di tuntut
untuk ikut serta menjalankan dan mensukseskan program paket kebijakan
pemerintah ini.
Paket
kebijakan jilid I yang dikeluarkan pada awal september memang masih dalam pro
dan kontra belum lagi issue beredar tentang paket kebijakan jilid II yang rilis
pada hari Selasa, 29/09/2015 kemarin. Masyarakat dibuat bingung dengan paket
kebijakan yang masih belum jelas di umumkan ke semua warga negara dalam waktu
dekat. Mungkin bagi sebagian masyarakat yang Update tentang perekomian di
tunjang dengan teknologi canggih mudah bagi mereka menyerap informasi terkini.
Berbeda bagi sebagian kalangan yang masih minim informasi namun masih peduli
dengan perkebangan perekonomian di Indonesia mereka susah mendapatkan informasi
yang berubah dalam waktu yang bisa dibilang singkat ini.
Tujuan
dari paket kebijakan jilid I lebih di arahkan untuk :
1.
Memulihkan dan
meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan
distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi
dan birokrasi bagi industri;
2.
Mempercepat
penyelesaian gap daya saing industri (sistim pengupahan, penurunan harga gas,
BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW); dan
3.
Menciptakan
inisiatif baru (seperti, fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan,
trade financing, financial inclusion, inland FTA, logistics centre), sehingga
industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar
ekspor.
Pro
dan kontra permasalahan paket kebijakan Jokowi ini masih sangat hangat
diperbincangkan, belum lah paket kebijakan jilid I dirasakan oleh banyak
masyarakat Paket Kebijakan jilid II sudah rilis dengan cepatnya.
Pemerintah
menerbitkan paket kebijakan ekonomi tambahan untuk meningkatkan daya saing
industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi
di sektor properti.
Untuk
mendorong daya saing industri, Jokowi menyebutkan terdapat 89 peraturan dari
154 regulasi yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dirombak.
kebijakan deregulasi ini diharapkan presiden dapat menghilangkan tumpang tindih
aturan dan duplikasi kebijakan.
Terkait
percepatan proyek strategis nasional, Jokowi memastikan pemerintah akan
menghilangkan berbagai hal yang selama ini menyumbat pelaksanaannya.
"Antara
lain melakukan penyederhanaan izin, penyelesaian masalah tata ruang,
mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta memberikan diskresi menyangkut
hambatan hukum," tuturnya.
Menteri
Perdagangan, Thomas Lembong mengatakan, dalam paket kebijakan jilid I, Kemendag
mendapatkan jatah untuk merevisi atau mencabut 32 Permendag. Permendag ini
dinilai menjadi penghambat pertumbuhan industri dan investasi di dalam negeri.
"Di
Kemendag ada 32 Permendag yang kami ubah atau cabut. 24 aturan menyangkut
debirokratisasi dan 8 soal deregulasi," ujar Thomas di Kantor Kementerian
Perdagangan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
DAFTAR
PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar