TUGAS 2

Karangan dalam bentuk argumentatif tentang :

Dilarangnya Operasi Ojek Online.

            Maraknya operasi ojek online di jakarta, makin banyak menuai polemik dari berbagai pihak. Seperti yang kita ketahui bahkan merasakan dengan adanya ojek online semua terasa mudah, dari segi manfaat yang kita rasakan ojek online memenuhi syarat kebutuhan kita di jaman serba teknologi ini.

            Dengan berbagai deadline dan  ujian mendesak kita perlu armada yang cepat dan tangguh serta tidak perlu lelah untuk ke terminal angkutan umum untuk berdesak-desakan dengan penumpang lain menuju tempat tujuan, semua bisa dijangkau dengan memesan driver ojek melalui gadget ditangan kita,  cepat, mudah, dan nyaman.

            Seperti memiliki driver pribadi, ojek online pun kini banyak tersebar ke pelosok-pelosok jakarta. Seperti keajaiban disaat genting kita sibuk dengan berbagai tugas dan perut keroncongan, lagi sang ojek online bisa memenuhi kebutuhan kita dengan adanya aplikasi go-food yaitu dengan memesan makanan melalui jasa ojek tersebut.

TUGAS 1

Analisis jurnal akuntansi 1

Topik Artikel :

Topik yang diangkat dalam jurnal akuntansi 1 ini mengenai Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang.

Tujuan Artikel : 

       Tujuan dari jurnal ini penyusun ingin menganalisis dampak pengendalian internal dalam pencegahan kemungkinan penyimpangan dalam proses pelelangan.

Teori yang digunakan :

1.    Konsep Pengendalian Internal

Setelah mengalami berbagai perluasan makna, Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.    Konsep Pencegahan Fraud Pengadaan Barang

“fraud by need, by greed and by opportunity.” Tuanakotta (2007:159)

Ungkapan tersebut artinya jika kita ingin mencegah fraud, hilangkan atau tekan sekecil mungkin penyebabnya. ungkapan tersebut menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari fraud.

 Fraud terjadi pada dua tingkatan, yaitu :

a.       Fraud pegawai

     Biasanya ditujukan untuk langsung mengkonversi kas atau aktiva lainnya untuk keuntungan pegawai tersebut.

b.    Fraud manajemen

          Lebih tersembunyi dan membahayakan daripada fraud pegawai dan seringkali lolos dari deteksi sampai organisasi tersebut menderita kerugian atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

          Tujuan utama pencegahan fraud adalah untuk meng-hilangkan sebab- sebab munculnya fraud.

SINTAKSIS

Sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu Sun “dengan” dan tattein “bersama-sama, menempatkan”.

Jadi sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang menyusun suatu kelompok kata menjadi kalimat.

Kajian sintaksis meliputi :

1.       Frasa
Frasa adalah gabungan kata yang bersifat nonpredikatif (hubungan tidak berstruktur subjek - predikat atau predikat - objek).

Contoh : - sayur sawi

               - sate kambing

               - seragam sekolah

2.       Klausa
Klausa adalah suatu konstruksi yang terdiri dari predikat, baik disertai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Klausa berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena di dalamnya sudah ada subjek dan predikat.

PAKET KEBIJAKAN PRESIDEN RI JOKO WIDODO

BIDANG KAJIAN EKONOMI

ISSUE DALAM BIDANG EKONOMI DAN AKUNTANSI

PAKET KEBIJAKAN PRESIDEN RI JOKO WIDODO

Dalam beberapa kurun waktu yang singkat sampai saat ini presiden Joko Widodo memang sudah menunjukkan kerja kerasnya untuk pembangunan tanah air kita tercinta Negara Indonesia.

Diawal pemerintahan, Presiden Joko Widodo atau yang biasa di sebut Jokowi memang berjanji akan membangkitkan perekonomian dan menciptakan cukup lapangan kerja baru bagi kaum muda. Target utama adalah menggalakkan pembangunan infrastruktur juga sektor manufaktur dan mendorong daya saing industri.

Dengan berjalannya waktu dengan topik terhangat baru baru ini presiden mengeluarkan paket kebijakan untuk mengatasi maraknya Pemberhentian Hubungan Kerja dan perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Paket kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden RI Joko Widodo terdapat 2 jilid dimana pada jilid pertamanya terfokuskan pada investasi, ekspor, dan properti.

Hukum Dagang (KUHD)

1. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang 

Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Hukum Perjanjian

HUKUM PERJANJIAN

1.    Standar Kontrak

Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus :

1)   Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur.

2)   Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

Menurut Remi Syahdeini, keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan.

Kontrak baru lahir dari kebutuhan masyarakat. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung dengan kontrak baru yang masih dipersoalkan.

Suatu kontrak harus berisi:

Pengertian Ekonomi dan Hukum Ekonomi

1.      Pengertian Hukum,

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.”  

Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

·         Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.